Terlebih hingga tahun mendatang perekonomian Indonesia masih akan di pengaruhi ketidakpastian global. Oleh karena itu, ucap Hamzah, baik pemerintah maupun otoritas moneter masih belum melakukan aksi yang membuat pasar semakin kurang yakin terhadap ekonomi nasional.
"Gaduh antar kementerian itu kontra produktif di tengah ekonomi yang tidak pasti. Kita mencari kepastian, di depan kita pejabat malah berargumen satu sama lain," ucapnya, Rabu (25/11/2015).
Menurutnya, di tengah belum adanya kepastian kondisi ekonomi global, jusrtu membuat para pelakuk pasar meminta pernyataan dari para pejabat pemerintah yang dapat megurangi tingkat ketidakpastian tersebut. Bukan mengeluarkan pernyataan yang membuat ketidakpastian semakin meningkat.
Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang berada di Indonesia dapat dijadikan sebagai tempat pejabat fiskal dan moneter berkoordinasi. Karenanya, dalam forum tersebut terdapat Mentri Keuangan yang mewakili pemerintah, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Di sana mediumnya untuk harmonisasi kebijakan. Sebaiknya itu dirumuskan di forum itu. Karena kalau beda pendapat dari pemerintah dan otoritas moneter di depan pelaku usaha, justru kita menambah ketidakpastian," jelas Hamzah.
Dalam pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi jilid I hal tersebut pernah ditunjukan, di mana pengumuman ini dilakukan secara bersamaan antara pemerintah, BI dan OJK. "Jadi menurut saya tidak perlu otoritas fiskal mengkritik moneter, padahal kita memiliki mekanisme organisasi yang sudah ada. Setelah keluar ya jadi satu suara," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar